Marrin News

Inilah Penjelasan Dikbud pada RDP Bersama DPRD

Rapat Dengar Pendapat oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual bersama DPRD di ruangan utama DPRD Kota Tual


Tual, Marrinnews.com.- Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menyampaikan dan menginformasikan tentang pertama proses rekruitmen pegawai honorer guru kontrak dan tenaga pengelola PAUD hal tersebut dikatakan Sekretaris Dinas Dikbud M Zein Nuhuyanan kepada wartawan usai kegiatan belum lama ini.

“ Selain itu dalam RDP tersebut kami juga menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dialokasikan dari anggaran tahun 2019,” Jelasnya.

Dijelaskanya untuk Dikbud jumlah guru kontrak yang di SK kan sebanyak 407 (orang) yang ditempatkan pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP, Sementara SMA itu nanti di SK kan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
 
Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan M Zein Nuhuyanan
“untuk pegawai honorer yang dianggarkan sebanyak 99 orang, baru cleaning service dan sopir yang sudah mendapatkan SK sehingga masih 97 0rang yang belum di SK kan,” rincinya.

Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam RDP anggota DPRD mengkritisi belum diterapkannya standarisasi dalam proses perekrutan dan  meminta agar pegawai honorer dan guru kontrak  pada 2018 juga diangkat di tahun 2019 sebagaimana sudah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif pada 2018.

Menurutnya  dalam rekrutmen Pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek tertentu sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan guru dan pegawai yang akan diusulkan.

“ Contohnya yang tidak lagi menjalankan tugas dengan baik, baik itu kehadiran maupun indisipliner itu kan tidak diusulkan ulang. kedua yang sudah diangkat dan menempati tugas-tugas lain tidak boleh lagi untuk diusulkan,” ungkapnya.

Selain itu ada persoalan lain terkait ketersediaan SDM berdasarkan spesifikasi ilmu yang diusulkan sebagai standar untuk diangkat menjadi pegawai honor teknis. Ia mencontohkan, ketiadaan SDM dengan spesifikasi ilmu D3 Perencanaan untuk pelaksanaan administrasi di dinas yang kemudian disiasati dengan merekrut lulusan SMA atau pun sarjana dengan spesifikasi berbeda.


“Jadi ini butuh kearifan kita semua untuk melihat kembali baik itu dari mekanisme rekrutmen maupun penempatan sesuai dengan kebutuhan yang ideal menurut analisis kebutuhan itu sendiri,” Tutupnya. (MN_Team)


Editor : Ridwan Kalengkongan

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar