 |
| Wakil Walikota Tual Usman Tamnge saat membacakan sambutan Walikota Tual |
Tual,
Marrinnews.com.- Guna memboboti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Focus Discusion Group (FGD) di Kota Tual yang berlangsung di aula Kantor Walikota Tual sabtu 25 Mei 2019.
Pelaksanaan FGD di pimpin langsung Plt. Bapedda Provinsi Maluku yang diwakili DR. Jalaludin Salampessy, S.Pi, M.Si, yang di dampingi Kepala Bappeda yang juga Plt Setda Drs. Muty Matdoan.
Wakil Walikota Tual Usman Tamnge sebelum resmi membuka FGD mewakili Walikota Tual dalam sambutanya mengatakan FGD yang digelar agar dapat menghasilkan terobosan pikiran dan metodologi pendekatan yang cerdas dan dapat mendukung terciptanya Maluku menjadi Provinsi yang lebih baik di masa kini maupun pada masa mendatang sehingga didalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 agar lebih adil dalam menyentuh pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Tual khususnya bagian pesisir dan pulau-pulau kecil.
“ Saya menyarankan agar harapan tersebut dapat dimasukkan dalam RPJMD Provinsi sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan antara daratan dan pesisir serta pulau-pulau kecil,” Ujarnya.
Hal tersebut mengingat masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian serius bersama sehingga dapat menjadi masukan ke provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun kedepan diantaranya tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi, Kurangnya lapangan kerja, Pendapatan daerah masih rendah, Tata kelola pemerintahan masih lemah, Rendahnya pemenuhan kebutuhan air baku dan sanitasi lingkungan, Belum Optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas dan akses layanan kesehatan, rendahnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota.
“ juga masih minimnya transportasi laut antar pulau, Kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, produksi pertanian, perikanan dan pengelolaan pariwisata yang belum optimal, Ketentraman masyarakat dan ketertban umum belum stabil dan Rendahnya kualitas Imgkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati makin menurun,” Rincinya.
Untuk diharapkan kegiatan FGD sangatlah penting, olehnya itu diharapkan semua pemangku kepentingan di Kota Tual dapat memberi perhatian serius dan optimal terhadap rangkaian prosesnya, serta terlibat secara aktif sehingga menjadikan FGD sebagai media konsultasi publik yang memberikan akses luas bagi masyarakat untuk turut aktif dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , Raja, OKP, tokoh agama, Tokoh Masyarakat, organisasi perempuan, Organisasi Profesi dan lainya. (MN_86)
Pelaksanaan FGD di pimpin langsung Plt. Bapedda Provinsi Maluku yang diwakili DR. Jalaludin Salampessy, S.Pi, M.Si, yang di dampingi Kepala Bappeda yang juga Plt Setda Drs. Muty Matdoan.
Wakil Walikota Tual Usman Tamnge sebelum resmi membuka FGD mewakili Walikota Tual dalam sambutanya mengatakan FGD yang digelar agar dapat menghasilkan terobosan pikiran dan metodologi pendekatan yang cerdas dan dapat mendukung terciptanya Maluku menjadi Provinsi yang lebih baik di masa kini maupun pada masa mendatang sehingga didalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 agar lebih adil dalam menyentuh pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Tual khususnya bagian pesisir dan pulau-pulau kecil.
“ Saya menyarankan agar harapan tersebut dapat dimasukkan dalam RPJMD Provinsi sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan antara daratan dan pesisir serta pulau-pulau kecil,” Ujarnya.
Hal tersebut mengingat masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian serius bersama sehingga dapat menjadi masukan ke provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun kedepan diantaranya tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi, Kurangnya lapangan kerja, Pendapatan daerah masih rendah, Tata kelola pemerintahan masih lemah, Rendahnya pemenuhan kebutuhan air baku dan sanitasi lingkungan, Belum Optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas dan akses layanan kesehatan, rendahnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota.
“ juga masih minimnya transportasi laut antar pulau, Kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, produksi pertanian, perikanan dan pengelolaan pariwisata yang belum optimal, Ketentraman masyarakat dan ketertban umum belum stabil dan Rendahnya kualitas Imgkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati makin menurun,” Rincinya.
Untuk diharapkan kegiatan FGD sangatlah penting, olehnya itu diharapkan semua pemangku kepentingan di Kota Tual dapat memberi perhatian serius dan optimal terhadap rangkaian prosesnya, serta terlibat secara aktif sehingga menjadikan FGD sebagai media konsultasi publik yang memberikan akses luas bagi masyarakat untuk turut aktif dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , Raja, OKP, tokoh agama, Tokoh Masyarakat, organisasi perempuan, Organisasi Profesi dan lainya. (MN_86)
Editor : Ridwan Kalengkongan
