Marrin News

Inilah Jawaban Walikota soal Penyelidikan BCP Oleh Polda

Walikota Tual Adam Rahayaan S,Ag. M,Si.



Tual, Marrinnews.com.- Penyaluran Beras Cadangan Pemerintah (BCP) Tahun 2018 yang saat ini memasuki tahap penyelidikan oleh Reskrim Polda Maluku dengan memeriksa sejumlah saksi terkait penyaluran,  Walikota Tual Adam Rahayaan saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, dikatakanya saat ini Kepolisian sementara menelusuri.

“prinsipnya semua lembaga peradilan atau lembaga penegak hukum untuk semua laporan yang masuk wajib disikapi, nanti laporan itu benar atau tidak kan dikembalikan,” Ujar Walikota Tual Adam Rahayaan S,Ag. M,Si. di Pendopo Yarler Tual pada Rabu 11 April 2019.

Atas hal tersebut dirinya meminta semua pihak agar pro aktif dan memeberikan kesempatan kepada Kepolisian untuk menelusuri terlepas dari benar atau tidaknya. Dijelaskanya di Kota Tual tidak pernah terjadi bencana alam dan hanya bencana sosial atau bencana kelaparan karena secara geografis Tual memiliki luas lautan lebih besar dari daratan selain itu lahan pertanian hanya ada dibeberapa Desa didaratan dengan produksi pertanian yang difokuskan hanya pada sayur mayur, bawang dan bukan untuk pangan, sementara dikepulauan struktur tanahnya tidak cocok untuk pertanian.

“  jadi coba dicek ke Desa yang ada di kepulauan maupun didaratan saat ini, apakah masyarakat lapar dan butuh beras, ya butuh dan memang lapar,” Ujarnya.

Dijelaskanya Diskresi atau kebijakan seorang kepala daerah dijamin dalam Undang -undang.

“ anggaran saja bisa saya punya kewenangan apalagi hanya beras keluar untuk masyarakat makan,” Tegasnya.

Menurutnya kebijakan tersebut merupakan sebuah prestasi yang terpenting jangan sampe beras tersebut diperjualbelikan, sehingga diskresi itu boleh sepanjang tidak merugikan kepentingan umum, merugikan orang banyak atau memperkaya diri sendiri itu tidak menjadi persoalan.

Sehingga sambungnya, dirinya harus tanggap serta responsif membaca kesulitan dan rintihan yang dialami masyarakat dan diyakininya tidak ada kerugian negara dalam kebijakan tersebut, dirinya bahkan meminta agar BPK untuk memeriksa apakah ada kerugian yang ditimbulkan dari kebijakanya tersebut.

 “ beras sampai ke perut masyarakat, uji petik saja dilapangan, apakah beras sampai kepada masyarakat mangur, fadol, kaimear atau tidak kalo sampe ya selesai,” Tegasnya.

Tetapi apabila kebijakan yang diambil tersebut dilaporkan seakan akan sebuah pelanggaran hukum maka selaku pimpinan di Kota Tual dirinya siap karena kebijakanya merupakan sebuah prestasi, dan sudah menjadi resiko yang melekat pada jabatan yang dimilikinya saat ini.

“ Pimpinan yang berpihak dengan kebijakan untuk menjawab keresehan, kesulitan, kelaparan yang dialami masyarakat itu lebih penting, “ Ujarnya.

Menyoal penyelidikan kasus BCP yang kini menjadi isu yang di bahas dimasyarakat dikatakannya dirinya menyadari sungguh dan siap atas konsuekwensinya karena saat ini rival politiknya tidak tidur serta diam dan terus memantau kebijakan serta pelaksanaan jalanya pemerintahan yang dipimpinya selama 5 tahun kedepan.

“ saya punya anak istri dan  saya akan tetap menjaga nama baik dengan memikirkan setiap dampak dalam setiap kebijakan yang diambil, hanya orang kei begitu seakan akan ini dahsyat sekali, saya pernah menjalani kasus asuransi dan biasa biasa saja,” Ungkapnya.

Pada tataran pelaksanaan penyaluran BCP kalau diduga penyalagunaanya ada saat penyaluran ditingkat lapangan maka bukan lagi menjadi tanggung jawab dirinya selaku kepala daerah, karena  dirinya bertanggungjawab ditataran kebijakan umum dan hal teknis itu ada pada Kepala Desa, RT, RW yang menandatangani berita acara pada saat penyerahan beras tersebut ke warga masyarakat.

“saya tanya, kalau uang Desa itu ada penyimpangan, yang ditangkap saya atau kepala desanya,” Ujarnya.

Saat diminta memberikan himbauan kepada masyarakat mengingat penyelidikan masalah BCP telah terjadi polemik dimasyarakat dirinya mengatakan tidak ingin memberikan himbauan karena nanti dipolitisir lagi seakan akan dirinya membujuk dan merayu masyarakat, dirinya meminta biarlah proses ini berjalan seperti biasanya, siapapun yang akan dipanggil agar datang dan memberikan keterangan menurut yang diketahui.


“ kapan saya kumpul mereka, saya giring satu persatu bawa ke rumah atau di ruangan kerja saya untuk mengarahkan Beras untuk kepentingan politik  itu tidak ada, dan terlalu bodoh saya kalau melakukan hal tersebut,” Tutupnya. (MN_86)

Editor : Ridwan Kalengkongan

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar