Marrin News

Rapat Tertutup, ini Ketegasan Walikota terhadap SKPD untuk Proyeksi 2019

Walikota Tual Adam Rahayaan S,Ag. M,Si Didampingi Wakil Walikota Tual Usman Tamnge Usai MenggelarRapat Tertutup
Tual, Marrinnews.com.- Walikota Tual Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si. usai melaksanakan rapat tertutup bersama Satuan Kerja Lingkup Kota Tual yang berlangsung di aula Pemerintah Kota (Pemkot) Tual kepada wartawan saat menyinggung apa saja agenda rapat tertutup yang dibahas dalam rapat tersebut. Dikatakannya, rapat terbatas bukan sesuatu yang wow, namun dirinya meminta kepada SKPD agar lebih tegas terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil,  Transparansi Anggaran, dan rapat juga membicarakan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan terakhir terkait pemilihan Kepala Desa serentak.

“Jadi jangan dianggap tertutup seolah-olah bicara sesuatu yang wow begitu, tapi yang pertama agendanya pendekatan disiplin terhadapa apel pagi selama ini sudah lumayan baik,” Ujar Rahayaan Kepada Wartawan di depan Aula Pemkot Tual pada Kamis (10/01/2019).

Menurutnya, Penegakan disiplin adalah kerinduaan dirinya saat masih menjabat sebagai Wakil Walikota. Kemudian Walikota selama 2 tahun dirinya mencari bagaimana agar penegakan disiplin bisa berjalan.

“Alhamdulilah setelah terpilih saya bersama pak wakil sudah punya komitmen, setelah kami jadi terpilih kita sudah jalan dan kini sudah mengalami sedikit kemajuan,” Imbuhnya.

Walaupun diakui Rahayaan masih ada oknum pegawai yang belum disiplin dirinya menyerahkan penanganan disiplin secara berjenjang hal ini dimaksudkan agar apabila ada pegawai di salah satu dinas melakukan pelanggaran disiplin maka kepala dinas tersebut yang menanganinya.

Agenda kedua yang dibahas dalam Rapat lanjut Rahayaan yaitu tentang Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA). Dirinya menginginkan pada tahun 2019 setiap SKPD harus transparan soal Anggaran. Hal ini mengingat selama ini DPA terkesan rahasia dan hanya diketahui oleh Kepala dinas.

“ DPA ini diminta agar setelah jadi harus diserahkan ke bidang dan seksi, nanti juga apabila ada kegiatan, bidang atau seksi juga toh akan berkonsultasi dengan kepala, jadi DPA wajib diserahkan,” Tegasnya.

Rahayaan juga meminta agar DPA digantung pada setiap Dinas dan Badan hal ini agar masyarakat juga mengetahui secara langsung tentang program apa yang ada pada dinas atau badan tersebut.

Ketiga rapat juga membahas tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bahwa saat ini sudah Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 dimana rekrutmen P3K dilakukan dengan cara dites, didalam PP tersebut juga P3K memiliki kesempatan menduduki jabatan Pratama tinggi dan memiliki NIP namun beda dengan ASN.

“ Kalo ASN diangkat dengan SK sekali sedangkan P3K diangkat setiap tahun kalau nanti batas akhir tahun 2019 ternyata dia dinilai masih mampu maka dia tidak mengikuti tes lagi namun langsung  diperpanjang,” Terang Rahayaan.

Soal kapan akan dilakukan tes bagi P3K dikatakan Rahayaan direncanakan sekembalinya Kepala BKD dan Setda yang akan mengikuti rapat koordinasi di Jakarta barulah diketahui kapan jadwal tesnya.

Kebutuhan berdasarkan analisis dan beban kerja sebenarnya Kota Tual sudah mengusulkan kebutuhan PNS yaitu 402 orang yang diusulkan untuk masuk ke formasi pegawai Negeri tapi ternyata yang diterima formasi hanya 269 orang dan yang tembus hanya 168.

“berarti yang kosong 101 ditambah dengan sisa dari permintaan kebutuhan Kota Tual saat ini hanya 234 orang untuk tenaga P3K jadi tidak boleh honor lebih dari 2000 orang seperti sebelumnya itu salah karena kita sudah membuat analisis kebutuhan,” Sesal Rahayaan.

Agenda terakhir pada Rapat tersebut adalah membicarakan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak mengingat Kota Tual sekitar 20 an desa yang masih dipimpin Pejabat Kepala Desa, dirinya menginginkan proses pemilihan dilakukan secepatnya namun mengingat sebentar lagi masyarakat akan dihadapkan pada Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Legislatif maka guna untuk menjaga stabilitas dan keamanan tingkat desa maka pemilihan ditunda sampai bulan April.

“karena pemilihan kepala desa pasti pro dan kontra itu akan terbuka,dan untuk menjaga keamanan kita sebaiknya pending sementara nanti habis Pilkada bulan bulan April baru kita jalankan,” Tutup Rahayaan. (MN_86)

Editor : Ridwan Kalengkongan

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar