Rentanubun Ingatkan
Birokrasi Mutlak Memberikan Pelayanan Tanpa Pungli
Ir. Anderias Rentanubun |
Marrin News,
Malra.-
Bupati Maluku Tenggara (Malra) Ir. Anderias Rentanubun Pimpin Pengambilan
Sumpah Dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara Jabatan Struktural
Eselon II Lingkup Pemkab Malra yang berlangsung Diaula kantor Bupati pada
Selasa (31/01/2017).
Rentanubun dalam sambutanya mengatakan Pengambilan
sumpah, Pengukuhan dan pelantikan pada hari ini sebagai implementasi dari Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan pemerintah nomor 18
tahun 2016 tentang prengkat daerah serta Perda Nomor 3 tahun 2016.Regulasi ini
mengamanatkan dan memberikan konsekwensi adanya pemetaan urusan pemerintahan
yang kemudian berdampak pada pengisian dan perombakan perangkat daerah.
Lebih lanjut dikatakanya Penetapan dan
pengisian jabatan eselon II tersebut dilaksanakan dengan 3 mekanisme yang
ditempuh antara lain. Pertama, pengangkatan pejabat pada saat berlakunya PP 18
tahun 2016, nomenklatur, tugas dan fungsi yang masih sama atau nomenklaturnya
berubah, namun tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan,
maka pejabat tersebut dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam
jabatan tersebut. Kedua, jabatan pimpinan tinggi yang mengalami perubahan karena
dipecah kedalam beberapa jabatan lain, maka pejabat sebelumnya yang sesuai
dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan untuk diangkat dan
dilantik kembali dalam salah satu jabatan yang sesuai. Ketiga, untuk jabatan
yang digabung, maka salah satu pejabat yang menduduki jabatan yang paling
sesuai kualifikasi dan kompetensinya, dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik
kembali dalam salah jabatan baru dari hasil penggabungan.
Selaku pejabatan pimpinan daerah sambungnya, dirinya
menempuh mekanisme Job Fit atau uji
kesesuaian, sehingga bagi pejabat
pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat adanya
penggabungan, penurunan status kelembagaan atau urusan dan kewenangannya
beralih ke pemerintahan yang lebih tinggi.
“Melalui mekanisme tersebut, 36 orang pejabat
eselon II hari ini saya lantik,” Ujar Rentanubun.
Djelaskan Rentanubun, dalam pelantikan
tersebut tentu ada pejabat yang dipromosi dan dirotasi, adalah hal yang biasa
dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu dirinya mengajak terlebih khusus
pejabat yang baru saja dilantik untuk menghindari paradigma yang bias bahwa pengisian jabatan didasarkan atas
pada prinsip “Suka dan tidak suka”.
Forkopimda Saat Menghadiri Acara Pengukuhan Dan Pelantikan |
“Terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik pejabat
yang baru dilantik wajib memberikan pelayanan dan tidak ada lagi pungutan liar
dalam setiap pelayanan,” tegasnya.
Pantauan
wartawan, Wakil Bupati Drs, Yunus Serang, Sekda Malra Ir P Beruatwarin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama undangan lainya hadir
dalam pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah tersebut. 36 Pejabat eselon
II yang dikukuhkan dan dilantik
diantaranya Ahmad Dahlan Tamher,
Sos. M.Si Sebagai Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil, Abd. Gani Notanubun,SH.M.Si sebagai Staf Ahli Bupati bid.
Pemerintahan, Hukum dan Politik, Martinus Mon, Spd. Sebagai Staf Ahli Bupati
bid. Ekonomi, Keuangan dan pembangunan, Drs Burhanuddin Renwarin, Staf Ahli
Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Abd. Hamid Ingratubun,M.Si sebagai
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir.Lukas Retraubun, MBA. M.Si sebagai
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bernadus Retob, S.Sos. sebagai Asisten
Administrasi Umum, Philip.L.Rahantoknam, S.Sos sebagai Sekretaris Dewan DPRD
Malra, Dra. Talaohu Fatma sebagai Inspektur, Ir.Nicodemus Ubro,M.Si sebagai
Kepala Dinas Perikanan, Klemens Welafubun,S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, Muhsin Rahayaan, S,STP. M Si sebagai Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olahraga, Ir.Alexander Joko Wiyono sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir.Zainal
Arifin.MM sebagai Kepala Dinas Pangan, Pieter Bambang Royali,SH.M.Si sebagai
Kepala Dinas Pariwisata, DR. Andreas Savsavubun.M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Muhamad Tukloy, SH.M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ayub Notanubun,SH sebagai Kepala Dinas Sosial, Ir.Karolus
Maturbongs sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Moh.Arsyad
Jabkenyanan, S.Sos.M.Si sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Petronela Savsavubun,SH sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Drs.Thalib Renhoran sebagai Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Drs.Johanis Renmaur,M.Si sebagai Kepala Dinas
Perhubungan, Ir.Felix B Tethol sebagai
Kepala Dinas Pertanian, Protus Remetwa, S.T sebagai Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dra.Sarah Far-Far sebagai Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Abdul Hamid Rumra, SE sebagai Kepala Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan, Raisoli Uar,SE sebagai Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan, Jhon Steven Retraubun,SH sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, Edwardus Ohoira,SH sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Hironimus Retobjaan,SE sebagai Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Drs.Ahmad Yani Rahawarin,M.Si sebagai Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah, Teslatu Matheus,M.Si sebagai Kepala Bappeda, Ir.Jan
Pieter Rahanra sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Drs.Joseph
Sikteubun sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Drs.Mokhtar Ingratubun,M.Si sebagai
Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah. (MN_Team)
Editing : Iwan Kalengkongan