Penyematan sebagai bentuk kolaborasi Eksekutif Dan Legislatif dengan penyerahan Baju KOTAKU Oleh Gazali Uar |
Marrin News,
Tual.-
Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah terutama di
kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan
salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi
berbagai pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat kelurahan/desa,
pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya Hal tersebut dikatakan
dalam sambutan walikota tual Adam Rahayaan S.Ag yang dibacakan Samsudin Tamher
Asisten 3 (tiga) pada kegiatan Sosialisasi Workshop Strategi Komunikasi Program
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berlangsung Diaula Pemkot Sabtu (29/10).
’’
Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan dampak
positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian
kota layak huni, dan meningkatkan rasa memiliki dan tangggungjawab masyarakat
dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan “ ujarnya
Lebih
Lanjut Dikatakanya Oleh sebab itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan
sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal
Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform
kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU
diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pelaku utama
penanganan permukiman kumuh menuju kota layak huni dan berkelanjutan. Tujuannya
adalah terciptanya kondisi lingkungan yang ideal dan berkualitas, sehingga
dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal inilah yang kemudian
dijabarkan dalam konsepsi pembangunan yang menitikberatkan pada pencapaian
target 100-0-100, yaitu 100% pelayanan
air minum, 0% kawasankumuh, dan 100% sanitasi yang layak.
Dijelaskanya
Berdasarkan data awal yang di peroleh bahwa kawasan kumuh Kota Tual seluas 141,09 Hektar
yang tersebar di 11 Kelurahan / Desa, Permukiman kumuh ini diakibatkan oleh
pertambahan jumlah penduduk dan serta kebutuhan saran
dan prasaran dasar yang belum merata dalam permukiman selain itu rencana
tataruang yang belum teratur dengan
baik.
“
Hal ini tentu saja berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat,
diantaranya kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta masalah-masalah social
lainnya “ jelasnya
Pantauan
media ini pada kegiatan tersebut, setelah pembacaan sambutan sekaligus membuka kegiatan,
Tamher bersama dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Tual Sehan Baranyanan diberikan penyematan sebagai bentuk kolaborasi antara Eksekutif Dan Legislatif dengan penyerahan baju KOTAKU oleh Koordinator
Gazali Uar, para peserta juga diminta menandatangani spanduk sebagai komitmen dalam mewujudkan Kota Tual sebagai Kota
Tanpa kumuh, peserta kemudian diperkuat dengan materi yang disampaikan oleh 4 (empat)
Pemateri Diantaranya Kadis PU Kota Tual John Ngamelubun, Kabid Perencanaan
Bappeda Kota Tual M Subhan Labetubun, Ketua Pokja Fahri Rahayaan Dan
Koordinator KOTAKU Kota Tual M Tetelepta. (IR_86)
Editing : Iwan Kalengkongan