 |
| Kantor Balai Kota Tual |
Tual, Marrinnews.com.- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tual, Dr. Fahri Rahayaan mengatakan bahwa pemda setempat akan mengusulkan agar Tual dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Kawasan Strategis Periwisata (KSP).
Hal ini dikatakannya saat menutup secara resmi Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 2021 guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tual 2022 di Balai Kota Tual, Selasa (23/02/2021) sore jelang malam.
Menurut Dr. Fahri Rahayaan, usulan menjadikan Tual sebagai LIN dan KSP akan disampaikan lewat presentasi pemerintah daerah kepada Deputi Bidang Kemaritiman dari pemerintah pusat.
Deputi Kemaritiman, lanjutnya, rencananya akan hadir langsung dan menjadi salah satu pemateri dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Tual pada Kamis tanggal 25 Februari besok.
“Materi terakhir (Musrenbang Kota Tual) diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman berkaitan dengan kita punya kepentingan lumbung ikan nasional dan kawasan strategis pariwisata,” ungkapnya.
“Awalnya beliau (deputi) bersedia melalui zoom, tetapi informasi terakhir jam 2 tadi, beliau mau hadir langsung ke Tual untuk melihat potensi-potensi yang ada di Tual termasuk pelabuhan perikanan, potensi pariwisata dan lain-lain,” jelas Doktor Fahri.
Kehadiran Deputi Bidang Kemaritiman akan dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemkot Tual dengan mempresentasikan secara langsung usulan menjadikan Tual sebagai LIN dan KSP, terutama kesiapan pemkot untuk memenuhi syarat-syarat teknis.
“Insya Allah kalau ini diterima, maka Tual menjadi perhatian bukan hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan perikanan tetapi infrastruktur pendukung lumbung ikan nasional mulai dari industri, perdagangan, infrastruktur jalan, perumahan, semua itu bisa untuk mendukung lumbung ikan nasional,” papar Rahayaan dengan nada optimis.
Doktor Fahri mengingatkan bahwa kebijakan lumbung ikan nasional sudah dilegalkan dan dikumandangkan saat kepemimpinan Presiden SBY melalui menteri Fadel Muhammad pada tahun 2012. Sayangnya, selama 8 tahun terakhir tidak pernah ada tindak lanjut dari kebijakan tersebut.
“Ini kan presiden Jokowi sudah menindaklanjuti maka nanti kita dengar bagaimana perhatian pemerintah pusat untuk Tual,” pungkasnya.
Berdasarkan penelusuran Marrinnews.com, ada dua deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang berkaitan langsung dengan kemaritiman. Pertama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang saat ini dijabat Basilio Dias Araujo. Kedua, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang saat ini dijabat Safri Burhanuddin. (Nick Renleuw)
