 |
| Wakil Menteri PUPR RI Jhon Wempi Wetipo, Anggota Komisi II DPR RI Komarudian Watubun didampingi Bupati Malra M. Thaher Hanubun Saat Meninjau Ruas Jalan Kei Besar, Minggu (19/7/2020). Foto/GG |
Malra, Marrinnews.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI John Wempi Wetipo menyatakan dukunganya untuk membantu masyarakat dan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun dalam upaya menuntaskan pembangunan jalan trans Kei Besar.
Pernyataan sikap Putra Papua ini disampaikan usai meninjau langsung ruas jalan dan jembatan di wilayah Pulau Kei Besar bersama Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun dan Bupati Malra pada Minggu, (19/7/2020).
“Pa Komar yang sudah mensukseskan saya jadi Bupati. bahkan hingga hari ini menghantarkan saya menjadi Wakil Menteri PUPR RI. Jadi sudah saatnya kami berdua kembali kesini untuk lihat dan bangun negeri Kei Besar,” kata Wetipo saat meninjau jembatan di Ohoi Holaai-Kecamatan Kei Besar Utara Timur.
“Ditambah lagi, atas koordinasi itens Pa Bupati Malra, sehingga kunjungan kami hari ini bukan hanya sekedar datang untuk menunjukan muka, tetapi dibalik ini ada tanggung jawab besar untuk membangun negeri ini kedepan dapat lebih baik,” terangnya.
Mantan Bupati Jayawijaya 2 periode ini mengungkapkan, sudah ada beberapa surat dan dokumen terkait pembangunan ruas jalan Kei Besar yang ditunjukan Bupati. Dimana dalam dokumen tersebut, terdapat catatan resmi dari Menteri PUPR dan Dirjen Binamarga.
Selain itu, kata dia, beberapa program pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia, termasuk jalan Trans Kei Besar sudah ditetapkan Presiden Jokowi dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kebijakan ini sudah ditetapkan dalam RPJMN, jadi apapun itu program ini harus kita tindaklanjuti. Saya akan beusaha semaksimal mungkin untuk mendorong supaya pembangunan jalan keliling Kei Besar kurang lebih 200-an kilometer ini dapat terealisasikan,” tegasnya.
 |
| Jembatan Holaai-Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Foto/gg. |
Recofusing Anggaran, Pembangunan Tertunda
Wempi mengaku, banyak program termasuk pembangunan jalan Trans Kei Besar seharusnya sudah dapat dikerjakan dalam tahun 2020 ini. Namun, rencana itu harus tertunda akibat adanya recofusing anggaran guna membiayai penanganan Covid-19.
‘Kementerian PUPR pada 2020 memiliki anggaran cukup besar, yakni sebesar Rp.120 Triliun. Tapi ada recofusing anggaran untuk penanganan covid-19, kurang lebih sekitar Rp. 46 Triliun sehingga ada banyak kegiatan yang tertunda. Untuk itu kita berharap program yang tertunda di tahun ini dapat terlaksana di tahun 2021,” ujarnya.
Jeritan Dibalik Harapan Anak Negeri
Salah satu Puteri Reyamru, Katrin mengungkapkan harapannya saat bertemu langsung dengan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo.
Menurut Katrin, masyarakat Kei Besar saat ini sangat membutuhkan kondisi ruas jalan yang memadai. Karena dengan begitu akan memudahkan masyarakat melakukan aktivitas perekonomian.
Ia mengaku, warga harus mengoceh biaya sebesar Rp.100 ribu-pulang-pergi hanya untuk pergi ke berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari di Elat. Mau tak mau, kebutuhan itu harus dipenuhi, meski harus tersiksa saat melintasi setiap jalan yang rusak parah.
“Saya berharap dengan kehadiran Bapak Wamen ditempat ini, bisa mewujudkan impian masyarakat disini, sehingga masyarakat tidak kesusahan lagi saat melewati jalan ini,” pintanya.
 |
| Wamen PUPR RI Jhon Wempi Wetipo saat berdialog dengan Tukang Ojek dan salah satu Warga. Foto/gg. |
Senada hal itu, Wamen PUPR mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat dan akses jalan di wilayah tersebut.
“Saya sudah lihat sendiri kondisi jalan di Kei besar ini dan itu sangat memprihatinkan. Kondisi ini sama seperti yang ada di Papua dan Aceh,” sebut dia.
“Saya tadi sudah sempat berdiskusi dengan para tukang ojek dan warga tentang kondisi saat ini dan kesulitan apa yang mereka hadapi. Jadi sebagaimana tujuan pak Bupati, kita harus dukung untuk bagaimana membangun akses ini,” ujar Wempi.
Wempi menegaskan, wilayah Pulau Kei Besar sudah lama tidak dibangun, padahal daerah ini adalah salah satu garda terdepan dalam menagawal batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu, Negara berkewajiban melihat kesulitan masyarakat yang ada di Maluku Tenggara dengan membangun akses dan konektivitas infrastruktur di wilayah setempat.
“Konektivitas ini harus terbangun supaya rakyat itu dapat manfaatnya. Kalau jalan bagus, pasti ongkos akan turun, tidak seperti yang kita lihat hari ini,” katanya.
Meski demikian, Wempi mengingatkan, untuk membangun suatu infrastruktur membutuhkan waktu, tidak hanya berlangsung sekejap mata.
“Sama seperti kita berkebun, hari ini saya berkebun dan menanam, esoknya ambil hasil, itu tidak mungkin. Semua itu butuh waktu , pergumulan, dan uang. Jadi bagi saya, upaya yang dilakukan Pak Bupati untuk membangun daerah ini sebagimana amanah Pemerintah Pusat, sudah sangat luar biasa,” bebernya.
“Tuhan sudah kasi kita kepercayaan untuk ada disana, sehingga apa yang dimiliki hari ini, seperti kata pepatah ‘duduk sama rendah berdiri sama tinggi’ maka mari bersama-sama kita bangun infrastruktur supaya wujudkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (MN-16)
Editor : Ridwan Kalengkongan
